Minahasa -Channelnusantara.com-SPBU milik Ronald Kandoli, calon Bupati Minahasa Tenggara dari Partai PDI-P, menuai sorotan tajam dari masyarakat, Senin (11/11/2024).
Terletak di Desa Tambala, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa, SPBU tersebut diduga menjadi lokasi penimbunan BBM jenis Pertalite secara ilegal.
Isu ini muncul dan ramai diperbincangkan di media sosial, setelah seorang pengguna Facebook bernama “Brian” mengunggah kritik tajam yang menunjukkan adanya penimbunan BBM di SPBU tersebut.
“Kurang gelon Lebe banya ini, yang laeng cuma sibuk dengan partai napa kasiang so nda ja Lia akang Pertamina-Pertamina yang mendahului, yang ba isi dari kendaraan roda dua maupun roda empat, sangat miris,” tulis Brian dalam unggahannya yang dibagikan di grup Facebook “SULUT VIRAL.”
Unggahan ini pun langsung menuai tanggapan luas, dengan komentar warga yang mengaku geram atas aktivitas ilegal di SPBU yang seharusnya menjadi fasilitas umum.
Mirisnya, kabar soal dugaan penimbunan BBM ini mencuat hanya beberapa jam setelah Komisi III DPRD Sulawesi Utara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kapolda Sulut, yang salah satu agendanya membahas soal penampungan dan distribusi ilegal BBM.
Ironisnya, justru di tengah langkah pemerintah dan kepolisian untuk menindak mafia solar dan BBM ilegal lainnya, aktivitas di SPBU milik Ronald Kandoli ini menjadi sorotan.
Masyarakat mempertanyakan tindakan tegas terhadap kasus ini, apalagi figur Ronald Kandoli sendiri tengah mencalonkan diri sebagai Bupati Minahasa Tenggara.
Banyak yang menilai, kasus ini memperlihatkan lemahnya pengawasan dan ketidakseriusan pihak berwenang dalam menindak pelaku penimbunan BBM ilegal.
Tidak sedikit pula yang menyindir bahwa kepentingan politik dapat membelokkan penegakan hukum, terutama ketika pelaku memiliki keterkaitan dengan partai politik besar.
Tudingan ini memicu keprihatinan, mengingat dampaknya terhadap ketersediaan BBM bagi masyarakat umum.
Aktivitas penimbunan BBM jenis Pertalite di SPBU yang dimiliki oleh calon pemimpin daerah mencerminkan ironisnya kepentingan pribadi yang diduga mengorbankan kesejahteraan rakyat.
Publik pun berharap ada tindakan tegas dari aparat kepolisian untuk mengusut tuntas dugaan ini, tanpa pandang bulu.
(Tim)
