Manado -Channelnusantara.com-Dunia penegakan hukum kembali tercoreng. Seorang anggota aktif Polairud, berinisial Jeffry Mawey, diduga kuat beralih profesi secara tidak sah menjadi bagian dari jaringan mafia solar di wilayah Manado, khususnya di kawasan Kombos. 04/07/2025
Informasi ini mencuat dari sejumlah laporan masyarakat yang mengaku resah dengan praktik ilegal terkait distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar. Jeffry Mawey disebut-sebut memanfaatkan statusnya sebagai aparat untuk melancarkan aksi ilegal tersebut, bahkan diduga memiliki kendali atas distribusi solar ilegal di beberapa titik rawan.
Masyarakat mendesak aparat penegak hukum (APH) bertindak tegas dan segera melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan keterlibatan oknum tersebut. “Ini bukan isu main-main. Jika benar anggota aktif Polri terlibat dalam penyelundupan dan perdagangan BBM ilegal, maka harus ada tindakan tegas. Jangan sampai citra institusi rusak hanya karena segelintir oknum yang menyalahgunakan wewenang,” tegas seorang warga Manado saat mengisi BBM di SPBU Kombos
Kawasan Kombos di Kota Manado sendiri dikenal sebagai salah satu titik rawan peredaran solar subsidi yang diselewengkan. Aktivitas bongkar muat di luar prosedur, serta antrean mencurigakan di SPBU-SPBU sekitar menjadi indikasi kuat adanya praktik mafia BBM yang merugikan negara dan masyarakat.
Masyarakat juga mempertanyakan mengapa aktivitas yang diduga telah berjalan cukup lama ini tidak segera ditindak, meski informasi soal keterlibatan oknum aparat bukanlah hal baru di lapangan.
“Kami minta Propam Polda Sulut dan pihak berwenang segera turun tangan. Jangan ada perlindungan terhadap pelaku, apalagi jika melibatkan aparat. Ini masalah serius yang merugikan negara dan menyengsarakan rakyat kecil yang butuh solar subsidi untuk kebutuhan sehari-hari,” kata salah satu tokoh masyarakat Kombos yang enggan disebutkan namanya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Polairud Minut atau Polda Sulut terkait dugaan ini. Namun, tekanan publik untuk dilakukan pemeriksaan internal dan sanksi tegas semakin menguat.
Transparansi, penindakan hukum yang adil, serta keteladanan dari aparat menjadi harapan utama masyarakat dalam menjaga integritas institusi kepolisian. Jika dibiarkan, kepercayaan publik terhadap penegakan hukum bisa semakin tergerus.
(Tim)
