MINAHASA-channelnusantara.com-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas harga dan ekonomi daerah. Hal ini ditunjukkan dengan keikutsertaan Sekretaris Daerah (Sekda) Minahasa, Dr. Lynda D. Watania, MM, M.Si, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang digelar secara nasional pada Selasa (16/9/2025).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Command Center Kantor Bupati Minahasa tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D. Rakor dirangkaikan dengan pembahasan evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah dan pelaksanaan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan.
Sekda Lynda D. Watania dalam kesempatan itu menegaskan, Pemkab Minahasa siap bersinergi dengan pemerintah pusat dalam melaksanakan program strategis nasional, sekaligus memperkuat langkah antisipasi terhadap potensi gejolak harga kebutuhan pokok.
“Pengendalian inflasi menjadi agenda prioritas karena sangat berdampak pada daya beli masyarakat dan stabilitas perekonomian daerah. Pemkab Minahasa akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor untuk memastikan program-program pembangunan berjalan efektif dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sekda menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mengendalikan inflasi.
“Kami mengajak seluruh elemen, baik perangkat daerah, dunia usaha, maupun masyarakat, untuk bersama-sama mendukung upaya pengendalian inflasi ini. Dengan kolaborasi yang kuat, kita bisa menjaga ketahanan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Minahasa,” kata Watania.
Sekda juga optimistis, Minahasa sebagai salah satu daerah penyangga utama di Sulawesi Utara akan terus berperan strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi regional.
“Minahasa memiliki potensi besar di sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata. Dengan pengendalian inflasi yang tepat, potensi ini bisa menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Sulut,” pungkasnya.
Rakor ini menjadi wadah konsolidasi bagi pemerintah daerah se-Indonesia untuk menyiapkan langkah-langkah konkret dalam menjaga ketahanan ekonomi sekaligus mendukung tercapainya target pembangunan nasional.
(Fad)
