Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah melakukan kunjungan kerja ke Kantor BPBD Kabupaten Sragen pada Jumat (3/10/2025).
Channelnusantara.com, SRAGEN – Bencana banjir masih menjadi persoalan yang kerap terjadi di Kabupaten Sragen setiap musim penghujan. Untuk memastikan kesiapan daerah dalam menghadapi potensi bencana tersebut, Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah melakukan kunjungan kerja ke Kantor BPBD Kabupaten Sragen pada Jumat (3/10/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk memperoleh informasi terkait langkah mitigasi dan kesiapsiagaan yang telah dilakukan pemerintah daerah.
Dalam pertemuan tersebut, rombongan Komisi E yang dipimpin Ketua Messy Widiastuti diterima langsung oleh Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) BPBD Kabupaten Sragen, Triyono Putro, beserta jajaran. Komisi E DPRD Jateng ingin mengetahui sejauh mana pembentukan desa tangguh bencana (destana) telah berjalan serta efektivitas sistem deteksi dini banjir di wilayah tersebut.
Messy Widiastuti menilai, keberadaan kelompok relawan destana memiliki peran vital dalam upaya penanggulangan bencana, terutama di wilayah-wilayah rawan banjir dan longsor. “Adanya anggota relawan destana sangat berperan penting saat banjir ataupun tanah longsor di sekitaran sungai rawan bencana. Jika memang perlu dukungan, kami siap membantu,” ujarnya.
Anggota Komisi E DPRD Jateng, Kartina Sukawati, menambahkan bahwa salah satu upaya penting dalam mencegah banjir adalah dengan melakukan normalisasi sungai. Ia menilai kerja sama antara pemerintah daerah dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo sangat diperlukan. “Salah satu upayanya adalah normalisasi, mengingat sedimentasi juga berpengaruh terhadap kejadian kebencanaan,” terang Kartina.
Menanggapi hal itu, Kepala BPBD Sragen Triyono Putro menjelaskan bahwa wilayah Sragen dilintasi anak sungai Bengawan Solo, yaitu Sungai Mungkung, yang kerap meluap saat musim hujan. BPBD Sragen bersama tim relawan destana telah berupaya maksimal menjalankan tugas di lapangan meski dengan keterbatasan sarana dan prasarana.
“Tugas mitigasi selama ini kami jalankan dengan kondisi yang sederhana dan masih membutuhkan bantuan. Terkait sedimentasi dan sistem normalisasi, kami siap bekerja sama dengan dinas teknis karena peralatan BPBD sendiri masih kurang lengkap,” ujar Triyono.
Kunjungan Komisi E DPRD Jateng ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam menghadapi potensi bencana banjir, serta meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat di wilayah rawan.
*red
