Mitra-channelnusantara.com-Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara menyatakan sikap tegas menolak rencana Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara untuk melakukan pinjaman daerah sebesar Rp 68 miliar kepada Bank SulutGo yang direncanakan sebagai salah satu sumber pembiayaan dalam APBD Tahun Anggaran 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan Fraksi Golkar melalui Badan Anggaran (Banggar) dalam rapat pembahasan KUA-PPAS bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang digelar pada Jumat (30/10/2025) di Gedung DPRD Minahasa Tenggara.
Fraksi Golkar menilai, kebijakan pinjaman daerah dengan nilai yang cukup besar tersebut tidak realistis dan berisiko tinggi terhadap stabilitas keuangan daerah dalam jangka menengah hingga panjang. Kondisi fiskal Kabupaten Minahasa Tenggara yang masih terbatas dinilai belum mampu menanggung beban pokok dan bunga pinjaman yang diperkirakan mencapai Rp 68 miliar.
“Dengan kondisi keuangan daerah saat ini, langkah pinjaman sangat tidak realistis. Kami khawatir ASN dan perangkat desa justru akan menjadi korban karena tunjangan maupun gaji mereka bisa saja dipotong untuk menutupi beban utang,”tegas Tonny Hendrik Lasut, mewakili Fraksi Partai Golkar DPRD Mitra.
Berdasarkan dokumen KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026, tercatat defisit anggaran sebesar Rp47,425 miliar, salah satunya disebabkan oleh pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat. Untuk menutup defisit tersebut, pemerintah daerah melakukan penyesuaian dengan memangkas sejumlah pos penting, antara lain:
Gaji dan Tunjangan: Rp8.578.593.784
Tambahan Penghasilan Pegawai (TKD): Rp17.894.195.105
Alokasi Dana Desa (ADD): Rp9.313.480.200
BPJS: Rp2.828.224.000
Serta enam kegiatan lainnya yang ikut terdampak kebijakan efisiensi.
Menurut Fraksi Golkar, pemangkasan terhadap pos-pos strategis seperti TKD dan ADD menjadi indikator bahwa kapasitas fiskal daerah tidak memadai untuk menanggung beban baru berupa kewajiban pembayaran pinjaman.
“PAD kita masih jauh dari ideal untuk menanggung cicilan dan bunga pinjaman sebesar itu. Sangat tidak bijak jika pembiayaan pembangunan justru dibebankan pada utang yang berpotensi menggerus belanja publik,”
lanjut Lasut.
Sebagai alternatif, Fraksi Partai Golkar mendorong Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara untuk lebih mengutamakan efisiensi, rasionalisasi anggaran, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Selain itu, Fraksi Golkar juga mengingatkan agar pemerintah fokus memperkuat sektor-sektor produktif seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata, yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Fraksi Partai Golkar DPRD Minahasa Tenggara menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan fiskal daerah yang berorientasi pada keberlanjutan dan tidak membebani masyarakat maupun aparatur pemerintah.
(Fm)
