Minahasa-channelnusantara.com-Ketua Pelopor Angkatan Muda Indonesia Perjuangan (PAMI-P) Sulawesi Utara, Jonathan Mogonta, memberikan apresiasi tinggi kepada Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Utara, Handiyana, S.T., M.T., bersama Kasatker PJN Wilayah I, Ir. Ringgo Redetyo, S.T., M.Eng., IPU, ASEAN Eng., atas langkah tegas menunda pembayaran proyek senilai Rp63,6 miliar di Kabupaten Minahasa.
Penundaan tersebut dilakukan setelah ditemukan adanya pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis dan mutu material di lapangan.
Jonathan menilai, kebijakan tersebut mencerminkan komitmen kuat BPJN Sulut dalam menjaga integritas, akuntabilitas, dan kualitas pembangunan infrastruktur, sekaligus memastikan penggunaan anggaran negara berjalan sesuai prinsip profesionalitas.
“Kami sangat mengapresiasi keberanian Kabalai Handiyana dan Kasatker PJN Wilayah I, Ir. Ringgo Redetyo, yang berani mengambil langkah tegas demi menjamin kualitas proyek jalan.”ujarnya Minggu (09/11/2025).
Ini bukti nyata bahwa BPJN Sulut benar-benar menjunjung tinggi standar teknis dan tidak mentolerir penyimpangan di lapangan, sambung Mogonta.
Namun di sisi lain, Jonathan mengecam keras kinerja konsultan pengawas dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dinilainya menutup mata terhadap mutu pekerjaan. Ia menilai, lemahnya fungsi pengawasan dari kedua pihak tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara dan merusak kepercayaan publik terhadap pelaksanaan proyek pemerintah.
“Fungsi pengawasan bukan sekadar formalitas administratif, tetapi tanggung jawab moral dan profesional. Bila konsultan dan PPK membiarkan pekerjaan yang tidak memenuhi spesifikasi, mereka turut bertanggung jawab atas turunnya mutu dan potensi kerusakan infrastruktur,” tegasnya.
Ia menilai, ketegasan BPJN Sulut di bawah kepemimpinan Handiyana dan Kasatker PJN Wilayah I, Ir. Ringgo Redetyo, patut menjadi contoh bagi seluruh instansi pelaksana proyek di daerah.
Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur tidak boleh hanya mengejar waktu penyelesaian, tetapi harus berorientasi pada mutu dan kebermanfaatan jangka panjang bagi masyarakat.
“Langkah seperti ini harus diapresiasi. PAMI-P akan terus memberikan dukungan moral kepada pejabat yang konsisten menegakkan aturan dan menjaga mutu pekerjaan. Pembangunan harus berpihak pada rakyat, bukan pada kepentingan pribadi atau kelompok,” tambahnya.
Ia juga menambahkan, PAMI-P Sulut siap berkolaborasi dengan aparat penegak hukum dan lembaga pengawasan terkait untuk memastikan tidak ada lagi praktik penyimpangan dalam pelaksanaan proyek infrastruktur di daerah.
“Kami mendukung penuh langkah pemerintah, dan bila ditemukan adanya pelanggaran serius di lapangan, tentu harus diproses sesuai ketentuan hukum. Jangan ada lagi proyek yang mengorbankan kualitas demi keuntungan sesaat,” tegas Jonathan.
Lebih lanjut, Jonathan menegaskan bahwa PAMI-P Sulut akan terus mengawal dan memantau seluruh proyek strategis nasional di wilayah Sulawesi Utara.
“Tidak boleh ada kompromi terhadap kualitas. Pembangunan jalan harus menjadi simbol tanggung jawab, profesionalitas, dan komitmen moral aparatur negara. Kami mendukung penuh langkah tegas BPJN Sulut demi memastikan hasil pekerjaan yang bermanfaat dan berkelanjutan bagi masyarakat,” pungkasnya.
(Fad)
