Komisi A DPRD Jateng berkunjung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Solo, Selasa (11/11/2025).
Channelnusantara.com, Dalam rangka menghimpun data dan informasi guna penyusunan Naskah Akademik (NA) Raperda Pelayanan Publik, Komisi A DPRD Jateng berkunjung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Solo, Selasa (11/11/2025).
Diterima oleh Walikota Surakarta Respati Achmad Ardianto didampingi Kepala DPMPTSP Andriyani Sasani, MM di ruang rapat DPMPTSP.
Membuka diskusi, Ketua Komisi A Imam Teguh Purnomo menyampaikan tujuannya menggali informasi dan masukan-masukan dari kantor-kantor layanan di tingkat kabupaten/kota supaya dapat menghasilkan naskah akademik yang komprehensif sesuai kebutuhan.
“Kita ke Solo ini tepat kiranya karena di sini banyak inovasi dan terobosan dalam rangka memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang cepat dan efektif, sehingga kami minta masukannya,” kata politikus Partai Golkar itu.
Anggota Komisi A Sumarsomo menambahkan, dia menanyakan persoalan yang timbul terkait permasalahan perizinan dengan sistem online di masa mendatang. Dia mencontohkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang awalnya melibatkan berbagai OPD seperti Satpol PP, DLH, Pertanahan dan sebagainya yang dalam pelaksanaannya disaksikan oleh lurah, camat dan sebagainya. Kemudian sekarang diunggah secara online, sehingga terjadi ketidaktahuan tetangga. Hal itu memungkinkan tetangga tidak mengetahui seandainya tiba-tiba muncul bangunan di sekitar mereka.
“Bagaimana di Solo apakah pernah ada gejolak masyarakat terkait ketidaktahuan masyarakat dari proses awal tentang ini, kemudian bagaimana jika muncul persoalan di kemudian hari,” kata Soni sapaan akrabnya.
Menanggapi maksud tujuan dari Komisi A, Wali Kota memaparkan beberapa inovasi yang dilakukan DPMPTSP Surakarta.
Diantaranya dengan festival anggaran dari hasil kolaborasi antara Dinas Pendapatan dan Keuangan Daerah (DPKAD) Kota Surakarta selaku keuangan daerah dengan DPMPTSP. Festival itu menampilkan potensi daerah berupa aset-aset yang idle ditawarkan ke publik untuk dikerjasamakan dengan swasta untuk mendorong Indeks Kinerja Utama (IKU) terkait pertumbuhan ekonomi.
*red
