jakarta-Channelnusantara.com-Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Lodewijk F Paulus, mengajak Badan Intelijen Negara (BIN) untuk melaksanakan operasi intelijen terpadu menjelang Pilkada serentak 2024.
Permintaan ini disampaikan saat ia memimpin rapat koordinasi persiapan Pilkada di Jakarta kemarin. Langkah ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan kelancaran proses demokrasi, serta mencegah potensi gangguan yang dapat menghambat pemilihan umum.
Operasi ini perlu dilakukan agar tercipta early warning system. Sehingga kegiatan deteksi dini dan cegah dini bisa lebih optimal,” ujar Lodewijk.
“Pilkada ini menjadi lebih strategis, karena di saat yang bersamaan pemerintah yang baru di bawah kepemimpinan Presiden Pak Prabowo dan Wakil Presiden Pak Gibran, punya program 100 hari pertama. Ada 8 program cepat yang harus segera dilakukan. Pilkada ini beririsan dengan program tersebut,” sambung Lodewijk.
Lanjut Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Lodewijk F Paulus, menekankan pentingnya menjaga agar Pilkada serentak 2024 tidak menimbulkan konflik, sehingga program pemerintah dapat berjalan lancar. Ia berharap penyelenggara dan seluruh stakeholder terkait melakukan pemantauan langsung terhadap proses Pilkada di lapangan. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan suasana yang kondusif dan mendukung pelaksanaan demokrasi yang aman.
Kami berharap, dari penyelenggara maupun stakeholder yang terkait dengan Pilkada untuk betul-betul memonitor di lapangan. BIN agar lakukan operasi intelijen terpadu, agar terciptanya early warning system,” kata Lodewijk dalam keterangan yang dibagikan Humas Kemenko Polhukam,” ujarnya.
Ia menambahkan, sejauh ini sudah ada pemetaan terkait tingkat kerawanan masing-masing daerah pada saat pelaksanaan Pilkada 2024.
Setidaknya, ada tiga kategori tingkat kerawanan, yaitu rawan tinggi, rawan sedang dan rawan rendah. Nantinya, perhatian yang diberikan untuk masing-masing daerah, akan menyesuaikan dengan tingkat kerawanannya.
Lodewijk pun mencontohkan Papua, dimana punya empat provinsi yang masuk ke dalam kategori daerah rawan tinggi karena adanya permasalahan sosial.
Pemerintah di Merauke sedang membangun food estate, ini tentunya perlu kita dukung bersama. Jadi Pilkada berjalan, food estate berjalan, sehingga ke depan akan berjalan berimbang,” ujar Lodewijk.
Selain soal keamanan, Lodewijk juga meminta kementerian/lembaga terkait untuk mengawasi masalah lain, seperti partisipasi masyarakat dalam pilkada serentak, pemberitaan media yang akurat, berimbang dan tidak menyebar hoaks, serta menjaga netralitas ASN, TNI/Polri.
Menurutnya, netralitas menjadi hal penting untuk penyelenggaraan pilkada yang lebih berintegritas dan meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia.
“Perlu komitmen kita bersama dalam melaksanakan nilai-nilai netralitas sesuai dengan regulasi yang berlaku. Setelah rakor ini, para Menteri dan Kepala Lembaga akan rapat dengan Menko Polkam untuk mengecek terakhir,” kata Wamenko Polkam.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Lodewijk F Paulus, mengungkapkan rencana kunjungan ke lapangan untuk memantau kondisi wilayah yang dinyatakan rawan dan aman menjelang Pilkada serentak 2024. “Kita akan mengecek di lapangan, kesiapan dari aparat maupun penyelenggara pemilu di hari pencoblosan nanti,” terangnya. Langkah ini bertujuan untuk memastikan semua pihak siap dan untuk mengidentifikasi potensi masalah yang mungkin muncul, sehingga pelaksanaan Pilkada dapat berlangsung dengan aman dan tertib.
(Red)
