Channelnusantara.com, Jakarta – Sekretaris Jenderal Koalisi Relawan Nasional (KRN) Dwi Nanto menyoroti ketidakjelasan arah kebijakan dan pembinaan relawan pasca-100 hari kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno. Dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Nanto mengungkapkan kekecewaan atas pembubaran Rumah Relawan Bersama (RBR) tanpa mekanisme transisi yang jelas, meninggalkan ribuan relawan tanpa wadah koordinasi.
Masalah Krusial yang Disinggung KRN
1. Vakumnya Pembinaan Relawan
Nanto menjelaskan, setelah pelantikan 22 Februari 2025, RBR—yang menjadi tulang punggung kampanye Pramono-Rano—dibubarkan secara sepihak. Padahal, grup WhatsApp RBR masih aktif, tetapi hanya digunakan untuk membagikan undangan acara tanpa dialog dua arah. “Relawan seperti anak ayam kehilangan induk. Kami hanya dapat info sepihak dari team elite,” ujarnya.
2. Fragmentasi Kelompok Relawan
Upaya relawan Jakarta Selatan membentuk Group Relawan Pram-Doel Jaksel di bawah Laode Basyir justru dikacaukan dengan kemunculan Group Prakarsa Warga Jaksel yang tidak jelas fungsinya. Nanto menegaskan, dualisme kepemimpinan ini memperparah kebingungan relawan.
3. Kegagalan Program 100 Hari
KRN mencatat, janji quick wins seperti penebusan ijazah tertahan dan perbaikan pelayanan publik belum tuntas. “Baru 488 ijazah yang diselesaikan dari target 6.652. Sampah dan birokrasi masih jadi masalah utama,” tambah Nanto.
Tuntutan Koalisi Relawan Nasional
– Pemprov DKI harus segera membentuk struktur resmi untuk mengakomodasi relawan.
– Evaluasi transparan terhadap program 100 hari, terutama isu sampah dan pelayanan publik.
– Penghormatan hak relawan sebagai mitra strategis, bukan sekadar tim sukses yang dibuang usai pemilu.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pramono-Rano belum memberikan tanggapan. Namun, dalam pernyataan sebelumnya, Rano Karno menyebut 100 hari adalah waktu yang terlalu singkat untuk mengevaluasi kinerja
(Arifin)
