Talaud, -Channelnusantara.com-Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Utara, Handiyana, ST, MT, M.Sc., melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) di Kabupaten Kepulauan Talaud, Rabu (2/7/2025).
Dalam kunjungan tersebut, Handiyana turut didampingi Kepala Satuan Kerja PJN Wilayah III, Chrismant, ST, MT; Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 3.2 Alpius Amisan, ST; PPK 3.3 Ali Zakaria, ST, M.Mng.; serta PPK Pengawasan dari Satker P2JN, Fajar Riyo Satomo, ST, beserta staf teknis lainnya.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari rencana pelaksanaan pekerjaan jalan nasional untuk Tahun Anggaran 2025 di wilayah Talaud, yang telah diawali dengan survei lapangan selama tiga hari, yakni pada 24–26 Juni 2025.
Selanjutnya, Tim BPJN Sulut meninjau langsung sejumlah ruas jalan nasional strategis di Kepulauan Talaud, termasuk:
Ruas Melonguane – Beo – Rainis – Melonguane – Beo – Esang-Ruas Esang – Rainis.
Dalam kesempatan tersebut, tim juga meninjau beberapa titik rawan longsor. Mereka melakukan identifikasi kondisi lapangan serta menyusun langkah-langkah teknis penanganan untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di wilayah rawan tersebut.
Kepala BPJN Sulut, Handiyana, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus menjaga konektivitas antarwilayah melalui pembangunan dan pemeliharaan jalan nasional yang mantap, aman, dan andal.
“BPJN Sulawesi Utara berkomitmen untuk mendukung mobilitas masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya di wilayah kepulauan seperti Talaud. Pembangunan infrastruktur jalan yang berkualitas menjadi fondasi utama dalam mewujudkan hal tersebut,” ujar Handiyana.
Handiyana menambahkan bahwa tantangan geografis di wilayah kepulauan seperti Talaud memerlukan perhatian khusus dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur.
“Kondisi medan yang cukup ekstrem dan potensi bencana seperti longsor menjadi fokus utama dalam setiap pelaksanaan proyek. Oleh karena itu, kami terus mendorong penerapan teknologi konstruksi yang adaptif serta peningkatan kapasitas SDM teknis di lapangan,” jelasnya.
Ia juga berharap kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat semakin diperkuat guna mempercepat proses pembangunan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat.
“Kami membuka ruang koordinasi yang luas dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan, karena pembangunan jalan bukan hanya soal konektivitas, tetapi juga tentang pemerataan pembangunan dan keadilan sosial,” tambahnya.
Kegiatan monitoring ini menjadi salah satu langkah nyata BPJN Sulut dalam memastikan kualitas dan ketepatan sasaran program infrastruktur, sejalan dengan arahan Kementerian PUPR dalam mewujudkan jalan nasional yang fungsional dan berkelanjutan di seluruh pelosok Indonesia.
(Fad)
