Manado,-Channelnusantara.com- Ketua Pelopor Angkatan Muda Indonesia Perjuangan (PAMI-P) Sulawesi Utara, Jonathan Mogonta, menyatakan rasa kecewa mendalam dan secara tegas menyampaikan mosi tidak percaya terhadap kinerja ke depan Penjabat Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi Utara, Tahlis Gallang, Rabu (16/07/2025).
Hal ini berangkat dari pernyataan Tahlis Gallang pada saat masih menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi Provinsi Sulawesi Utara, yang sempat terucap di hadapan sejumlah awak media saat melakukan kunjungan ke rumah dinasnya Pada Malam hari.
Dalam momen tersebut, ia mengucapkan sumpah dengan mengatakan.”Demi Allah, lillahi ta’ala, kalau saya tidak akan menjabat sebagai Sekprov Sulawesi Utara apabila nanti dipilih oleh gubernur meskipun ditunjuk”.Tutur Tahlis Gallang dengan wajah penuh percaya diri.
Namun pada kenyataannya, sumpah yang terucap itu justru berbalik arah. Tahlis Gallang kini telah dilantik sebagai Penjabat Sekprov Sulut oleh Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus.
“Ini bukan sekadar pelanggaran etika, tapi bentuk inkonsistensi moral dan pembodohan publik. Ucapan sumpah atas nama Tuhan bukanlah hal remeh yang bisa dibatalkan begitu saja hanya karena jabatan,” tegas Jonathan Mogonta.
PAMI-P menilai bahwa sikap dan ucapan Tahlis Gallang yang kemudian tidak sejalan dengan tindakan nyata menunjukkan potensi krisis integritas dalam kepemimpinannya sebagai Sekprov. Oleh karena itu, PAMI-P menyatakan mosi tidak percaya dan mendesak Gubernur Sulawesi Utara untuk meninjau ulang penunjukan ini demi menjaga marwah pemerintahan dan kepercayaan publik.
“Kami tidak menyoal latar belakang atau kapasitasnya sebagai birokrat. Yang kami soal adalah konsistensi kata dan tindakan. Kalau hari ini ia bisa menarik kembali sumpahnya sendiri, bagaimana masyarakat bisa percaya pada keputusannya di masa depan?” pungkas Mogonta.
Lebih lanjut, kata Jonathan, masyarakat Sulawesi Utara tidak boleh dibiarkan menjadi saksi atas lunturnya nilai integritas dalam kepemimpinan birokrasi.
“Kami tidak mempermasalahkan siapa yang ditunjuk, tapi ini soal tanggung jawab moral. Jika seseorang sudah bersumpah atas nama Allah, lalu membatalkannya demi kekuasaan, bagaimana mungkin rakyat percaya bahwa ia akan menjalankan tugasnya dengan jujur dan adil?” ujar Jonathan dengan nada kecewa.
Ia menegaskan bahwa sumpah adalah komitmen tertinggi dalam nilai-nilai keagamaan dan etika publik, dan jika hal itu dilanggar, maka sangat patut dipertanyakan kredibilitas yang bersangkutan.
“Jangan jadikan jabatan sebagai tujuan utama, sementara komitmen kepada Tuhan dan rakyat hanya jadi alat politik. Ini berbahaya untuk masa depan birokrasi Sulawesi Utara,” tegasnya.
PAMI-P berencana untuk mengawal isu ini secara serius dan tidak menutup kemungkinan akan mengambil langkah-langkah lanjutan, termasuk aksi demonstrasi dan pengajuan petisi kepada pemerintah pusat bila Gubernur tidak merespons dengan arif.
Sementara itu, kami selaku awak media menyatakan siap bertanggung jawab penuh atas pemberitaan tersebut.
“Sebagai awak media, kami siap mempertanggungjawabkan isi pemberitaan yang telah kami publikasikan sesuai dengan kaidah jurnalistik.
(Tim)
