MITRA-channelnusantara.com-Warga Desa Rasi 1, Kecamatan Ratahan, Kabupaten Minahasa Tenggara, mempertanyakan keberadaan bangunan bak penampungan air bersih yang dibangun sekitar tahun 2016-2017 Alih-alih memberi manfaat, bangunan tersebut justru menjadi simbol pemborosan anggaran dan dugaan korupsi yang makin menumpuk di Sulawesi Utara. Senin (11/08/2025).
Bangunan yang tampak terbengkalai dan tidak pernah difungsikan ini diduga kuat merupakan hasil dari perencanaan yang asal-asalan. Tidak adanya aliran air dan tidak berfungsinya sistem distribusi menunjukkan adanya kegagalan teknis sejak tahap awal. Bahkan, seorang warga yang enggan disebutkan namanya karena alasan keamanan menyebut proyek ini sebagai “pekerjaan setengah hati yang hanya menguntungkan segelintir pihak,”
Lebih mencurigakan lagi, proyek ini tak dilengkapi papan informasi atau logo instansi pelaksana sebagaimana mestinya. Tidak ada keterangan mengenai sumber dana, kontraktor pelaksana, maupun pengawasan. Kondisi ini menimbulkan spekulasi bahwa proyek tersebut termasuk kategori proyek siluman, yang kerap dijadikan celah oleh oknum untuk menggerogoti anggaran negara.
Warga pun mulai bertanya, siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas proyek ini? Apakah Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Provinsi Sulawesi Utara? Ditjen Cipta Karya? Ataukah Dinas PUPR Sulut?
Pertanyaan ini kian relevan mengingat usia bangunan sudah hampir satu dekade, namun belum menunjukkan tanda-tanda pemanfaatan. Ironisnya, di tengah kebutuhan air bersih yang masih menjadi masalah di beberapa wilayah Minahasa Tenggara, fasilitas ini justru mangkrak tanpa kejelasan.
Kasus ini menambah catatan panjang dugaan praktik korupsi di sektor infrastruktur Sulawesi Utara. Pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan lembaga pengawasan publik ditantang untuk segera membuka tabir gelap di balik proyek ini. Transparansi dan akuntabilitas harus ditegakkan demi kepercayaan publik dan penggunaan anggaran yang berpihak pada rakyat.
Masyarakat menanti serta tak akan berhenti bertanya, hingga siapa pun yang bertanggung jawab muncul ke permukaan dan memberikan jawaban yang jelas. Karena dalam setiap rupiah yang dihamburkan, ada hak rakyat yang terabaikan.
( Tim)
