SULUT-channelnusantara.com-Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) melalui Kepala Satuan Kerja (Kasatker) PJN Wilayah I, Ringgo Redetyo, menyampaikan klarifikasi resmi terkait tuduhan adanya praktik “main proyek” serta pembagian fee kepada pihak-pihak tertentu.
Dalam pernyataannya, Kepada Sejumlah awak media, Ringgo menegaskan bahwa isu tersebut tidak memiliki dasar faktual dan berpotensi menyesatkan opini publik.
Menurutnya, seluruh rangkaian pelaksanaan proyek di lingkungan BPJN Wilayah I senantiasa mengacu pada regulasi yang berlaku, dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan integritas kelembagaan.
“Kami pastikan setiap pekerjaan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Tidak ada mekanisme pembagian fee ataupun praktik menyimpang sebagaimana yang dituduhkan,” ujar Ringgo Saat dikonfirmasi sejumlah awak media diruang kerjanya Jumat (15/08/2025).
Lebih jauh, ia turut membantah narasi yang menyebut adanya ketidaksepahaman antara dirinya dengan Kepala Balai BPJN Sulut. Ringgo menilai pernyataan tersebut sebagai bentuk informasi yang keliru dan berpotensi menciptakan persepsi negatif di masyarakat.
“Kepala BPJN Sulut bersama seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan kami menjalin komunikasi yang solid dan berkesinambungan, dengan kontribusi nyata bagi pembangunan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat Sulawesi Utara,” tegasnya.
Ringgo menekankan bahwa soliditas internal menjadi fondasi keberhasilan setiap program pembangunan infrastruktur strategis.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengedepankan sinergi dalam mendukung pembangunan yang berorientasi pada kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat.
“Keberhasilan proyek strategis adalah hasil kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Mari kita fokus pada kerja nyata demi kemajuan daerah dan kemaslahatan bersama,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Pelopor Angkatan Muda Indonesia Perjuangan (PAMI-P) Sulawesi Utara, Jonathan Mogonta, atau yang akrab disapa Bung Natan, memberikan apresiasi atas keterbukaan BPJN Wilayah I dalam memberikan klarifikasi.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral dan institusional yang patut dicontoh.
“Tuduhan tanpa dasar hanya akan mengikis kepercayaan publik terhadap institusi yang sedang bekerja untuk kepentingan masyarakat. PAMI-P mengapresiasi keterbukaan BPJN dalam meluruskan informasi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bung Natan menegaskan komitmen PAMI-P untuk berada di garda terdepan dalam mengawal proses pembangunan infrastruktur.
“Kami akan terus melakukan pemantauan dan memberikan masukan konstruktif. Namun, kami juga menolak segala bentuk fitnah yang dapat memecah belah dan menghambat kemajuan daerah,” tegasnya.
Ia menutup pernyataannya dengan seruan kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menjadi bagian dari upaya menjaga kredibilitas institusi publik.
“Apabila kita ingin daerah ini maju, maka sinergi, keterbukaan, dan kerja nyata adalah kunci,” pungkas Bung Natan.
(Fad)
