Manado-channelnusantara.com-Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Utara berlangsung dinamis pada Rabu (29/10/2025) di ruang rapat komisi. Rapat yang dipimpin langsung Ketua DPRD Sulut, dr. Fransiscus Andy Silangen, menghadirkan sejumlah instansi terkait, termasuk Satuan Kerja BPJN Wilayah Sulut I, BPN Manado, dan Dinas Perkimtan Sulut.
Dalam paparannya, Ringgo, perwakilan dari Satker BPJN Sulut I, menjelaskan perkembangan proyek multiyears yang tengah berjalan. Proyek ini mencakup tiga tahun anggaran, yaitu 2025, 2026, dan 2027, dengan sistem kontrak menyeluruh. Namun, porsi pendanaan diatur per tahun sesuai kesepakatan multiyears.
“Kami menargetkan penyelesaian proyek hingga Februari 2027. Saat ini anggaran difokuskan pada tahun depan dan 2027,” ujar Ringgo di hadapan para legislator.
Meski optimistis, Ringgo tak menampik adanya kekhawatiran terhadap serapan anggaran tahun berjalan. Menurutnya, realisasi kegiatan fisik di lapangan baru mencapai seksyen 4, tepatnya di BSTA 5.400 hingga 5.475, sepanjang sekitar 425 meter di kawasan SEA.
“Kendala terbesar masih pada pembebasan lahan yang belum sepenuhnya tuntas. Hal ini cukup memengaruhi progres dan serapan anggaran,” jelasnya.
Menanggapi hal itu, anggota DPRD Sulut Amir Liputo, SE, dan Dr. Royke Roring menekankan pentingnya penyelesaian tepat waktu serta serapan anggaran yang maksimal agar tidak terjadi pergeseran dana antar tahun.
“Kita semua berharap proyek ini bisa berjalan sesuai target. Anggaran tahun 2025 harus terserap optimal agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” ujar Liputo.
“Koordinasi lintas instansi menjadi kunci agar tidak terjadi hambatan, terutama dalam aspek pembebasan lahan,” tambah Roring.
Di akhir RDP, Ringgo kembali menegaskan komitmen pihaknya untuk menjaga komunikasi intensif dengan seluruh pemangku kepentingan. Ia menyampaikan pesan dari Kepala Balai BPJN Sulut I, bahwa dukungan pemerintah daerah sangat dibutuhkan guna menghindari kendala teknis di lapangan.
“Kami berharap sinergi ini terus terjalin. Tanpa dukungan dari DPRD dan pemerintah daerah, mustahil proyek pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan ini bisa berjalan lancar,” pungkasnya.
**
