Komisi E DPRD Jawa Tengah melakukan pemantauan di BLK Cilacap pada Jumat (14/11/2025).
Channelnusantara.com, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk mempercepat peremajaan sarana dan prasarana di Balai Latihan Kerja (BLK) yang berada di bawah naungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengah. Upaya ini dinilai penting agar BLK mampu memberikan layanan pelatihan yang lebih maksimal dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja saat ini.
BLK berperan besar dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) melalui berbagai program pelatihan kejuruan. Berdasarkan data, BLK Provinsi Jawa Tengah berjumlah empat balai. Sementara itu, BLK milik Kementerian Ketenagakerjaan di wilayah Jawa Tengah tercatat dua balai. Adapun BLK di bawah pemerintah kabupaten/kota berjumlah 29 balai. Selain itu, terdapat 1.266 Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) serta 681 BLK Komunitas. Secara keseluruhan, terdapat 1.781 lembaga pelatihan di Jawa Tengah.
Meski jumlahnya besar, kualitas sarana, prasarana, dan ragam kejuruan dinilai belum optimal dalam menjawab tantangan peningkatan kualitas SDM. Hal ini menjadi perhatian Komisi E DPRD Jawa Tengah yang membidangi kesejahteraan rakyat (Kesra) saat melakukan pemantauan di BLK Cilacap pada Jumat (14/11/2025).
Ketua Komisi E DPRD Jateng, Messy Widiastuti, menyoroti kondisi peralatan pelatihan yang dinilai perlu diperbaharui. Menurutnya, banyak peralatan yang sudah tidak relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri.
“BLK milik provinsi sudah saatnya di-upgrade ke kelas yang lebih baik, baik dari segi peralatan maupun jenis pelatihannya agar bisa menjangkau masyarakat dengan lebih luas. Alat-alat yang sudah lama harus diganti dan program pelatihan harus mengikuti perkembangan zaman,” ujarnya.
Kepala Disnakertrans Jawa Tengah, Ahmad Azis, menyampaikan bahwa beberapa BLK memang sedang dalam proses peningkatan kelas. Peremajaan alat pelatihan juga telah masuk dalam program kerja pemerintah dan dilakukan secara bertahap, menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan dunia industri.
Azis menjelaskan, BLK Provinsi Jawa Tengah memiliki fokus pelatihan yang berbeda-beda. BLK Cilacap misalnya, lebih menekankan pelatihan pada sektor industri, meskipun beberapa peralatan dinilai masih belum sepenuhnya mutakhir. Sementara itu, dua BLK yang berada di Kota Semarang, salah satunya mengembangkan pelatihan sektor pariwisata seperti barista, cook, hingga pemandu wisata dan pendaki gunung. Adapun BLK Banjarnegara berfokus pada sektor transmigrasi, pertanian, dan perkebunan.
Dengan dukungan legislatif, Azis berharap kualitas layanan BLK terus meningkat sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
*Pimred
