Kunjungan Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah ke Disdagperinaker Kabupaten Karanganyar, Selasa (18/11/2025).
Channelnusantara.com, KARANGANYAR – Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah melakukan kunjungan kerja ke Disdagperinaker Kabupaten Karanganyar untuk memperoleh data terkait kondisi tenaga kerja informal, Selasa (18/11/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Komisi E menyoroti tingginya proporsi tenaga kerja informal di Karanganyar yang mencapai 51,5% atau 285.688 orang dari total penduduk bekerja.
Ketua Komisi E, Messy Widiastuti, menegaskan bahwa sektor informal membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah.
“Jumlahnya sangat besar, sehingga perlindungan dan pemberdayaannya tidak boleh tertinggal. Kami perlu memastikan mereka mendapatkan hak dan akses pelatihan yang layak,” ujar Messy.
Dalam dialog, Kabid Tenaga Kerja Disdagperinaker, M Ibrahim Yuwono, menjelaskan bahwa perlindungan bagi tenaga kerja informal mulai diperkuat.
“Mulai 2025 kami dorong BPJS menyasar pekerja informal juga, agar buruh, pekerja garmen, dan petani tembakau mendapat hak perlindungan yang sama,” jelas Ibrahim.
Komisi E kemudian meninjau program pelatihan di BLK. Kepala BLK, Toni Setiawan, menyampaikan bahwa berbagai dukungan untuk UMKM telah berjalan.
“Kami melaksanakan 18 program pelatihan dan memberikan bantuan alat senilai lima juta rupiah. Di triwulan IV semua bantuan akan kami evaluasi apakah sudah digunakan dengan tepat,” terangnya.
Anggota Komisi E, Shinta Laila, juga mendorong peran perusahaan dalam pelatihan masyarakat.
“Kami harap CV dan PT mendaftarkan badan usahanya sebagai penyelenggara MBG agar pelatihan berjalan lebih tertib dan tepat sasaran,” ujarnya.
Kunjungan ini menegaskan komitmen Komisi E dalam memastikan perlindungan, peningkatan keterampilan, dan pemberdayaan tenaga kerja informal di Kabupaten Karanganyar.
(Red)
